PALU, Trustednews.id – Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, melantik tujuh pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Eselon II.b di lingkungan Pemerintah Kota Palu, Senin (15/6/2026).
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan organisasi perangkat daerah untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik di Kota Palu.
Prosesi pelantikan berlangsung di hadapan Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhidin, Sekretaris Daerah Kota Palu, Ketua DPRD Kota Palu, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para pimpinan perangkat daerah.
Tujuh pejabat yang dilantik berdasarkan Keputusan Wali Kota Palu Nomor 800.1.3.3/1455/BKPSDM/2026 tertanggal 15 Juni 2026, masing-masing
- Moh. Fahri, S.E., M.Si sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Lingkungan Kota Palu.
- Rahmat Mustafa, S.STP., M.Si sebagai Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palu.
- Ismayadin Dj. Parigade, S.T., M.T sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu.
- Irvan, S.T., M.Si sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu.
- Bachtiar, S.STP sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu.
- Dr. Ahmad Rijal Arma, S.E., M.M sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu.
- Dr. Muhlis, S.Pd., M.Si sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu.
Dalam sambutannya, Hadianto menegaskan bahwa seluruh pejabat yang dilantik telah melalui tahapan seleksi yang dilakukan secara objektif untuk mendapatkan figur yang dinilai mampu mendukung agenda pembangunan daerah.
Menurutnya, jabatan yang diemban bukan sekadar amanah administratif, tetapi juga tanggung jawab untuk memastikan program-program pemerintah dapat berjalan sesuai harapan masyarakat.
“Seluruh proses seleksi telah dilakukan secara objektif. Kami berupaya memilih figur terbaik yang dapat membantu mempercepat pelaksanaan program pemerintah daerah,” kata Hadianto.
Ia menekankan pentingnya komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mengawal Program 88, yang merupakan integrasi dari program prioritas kepala daerah dan wakil kepala daerah.
“Program 88 merupakan satu kesatuan yang harus dikawal bersama. Ini menjadi tanggung jawab seluruh perangkat daerah untuk memastikan target pembangunan dapat tercapai,” ujarnya.
Hadianto juga mengingatkan pentingnya sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, tantangan pembangunan tidak dapat diselesaikan secara sektoral, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas instansi agar hasil yang dicapai lebih optimal.
“Kita adalah satu tim. Jangan bekerja sendiri-sendiri. Bangun kerja sama lintas OPD agar pelaksanaan tugas dan program pembangunan berjalan lebih efektif,” tegasnya.
Selain itu, ia meminta para pejabat yang baru dilantik memegang teguh pakta integritas yang telah ditandatangani serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme.
Di akhir sambutannya, Hadianto mengajak seluruh aparatur sipil negara untuk terus menunjukkan kinerja terbaik, termasuk bagi mereka yang belum memperoleh kesempatan menduduki jabatan baru.
“Jadikan amanah ini sebagai kesempatan untuk memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat. Bagi yang belum mendapatkan kesempatan, teruslah bekerja dengan baik karena setiap kerja yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan hasil yang terbaik,” pungkasnya. *(ril/)
