PALU, Trustednews.id – Anggota DPRD Kota Palu dari Fraksi PDI Perjuangan, Haekal Ishak, mendesak Pemerintah Kota Palu untuk memprioritaskan perbaikan infrastruktur dasar, terutama sistem drainase, dibanding menjalankan proyek-proyek bernilai besar yang dinilai belum menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
Desakan itu disampaikan Haekal saat Sidang Paripurna DPRD Kota Palu dengan agenda pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Palu Tahun 2025 di ruang sidang utama DPRD Kota Palu, Senin (25/5/2026).
Dalam penyampaiannya, Haekal menyoroti persoalan drainase di wilayah Palu Barat yang hingga kini belum mendapatkan penanganan maksimal. Salah satu titik yang menjadi perhatian berada di ruas Jalan Sungai Surumana hingga Jalan Danau Lindu yang kerap mengalami luapan air saat hujan deras.
Menurutnya, usulan perbaikan drainase di kawasan tersebut telah berulang kali disampaikan kepada pemerintah daerah, namun belum juga direalisasikan.
“Khusus di Jalan Sungai Surumana sampai Danau Lindu, usulan perbaikan drainase itu sudah berkali-kali saya sampaikan. Saat banjir, hitungan menit saja sudah meluap,” ujar Haekal.
Politikus PDI Perjuangan itu juga mempertanyakan skala prioritas pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kota Palu. Ia menilai pemerintah perlu lebih realistis dalam menentukan program pembangunan dengan mengedepankan kebutuhan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Menurut Haekal, pembangunan fasilitas dengan anggaran besar seharusnya tidak mengabaikan persoalan mendasar yang masih dihadapi warga, termasuk masalah drainase yang berpotensi menimbulkan banjir di sejumlah wilayah.
“Kita harus realistis. Mana yang lebih penting, proyek mewah dengan anggaran miliaran atau drainase yang manfaatnya dirasakan masyarakat umum?” katanya.
Selain menyoroti persoalan drainase, Haekal juga menyinggung kondisi di wilayah Watusampu yang menurutnya membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah, terutama terkait dampak aktivitas pertambangan yang dirasakan masyarakat setempat.
Ia menilai sejumlah persoalan mendasar di Kota Palu seharusnya menjadi fokus utama pemerintah sebelum menjalankan proyek-proyek berskala besar yang belum menjadi kebutuhan mendesak.
Di akhir penyampaiannya, Haekal turut menyoroti ketidakhadiran kepala daerah dalam agenda penting pembahasan LKPJ. Ia berharap Wali Kota Palu dapat hadir secara langsung dalam forum-forum strategis agar berbagai aspirasi dan masukan dari DPRD dapat segera ditindaklanjuti.
“Saya berharap dalam persoalan seperti ini Pak Wali Kota hadir langsung dan tidak diwakilkan,” tutupnya. (tha)
