PALU,Trustednews.id– Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palu masih membutuhkan penambahan armada pengangkut sampah untuk menunjang pelayanan kebersihan di wilayah Kota Palu. Upaya pemenuhan kebutuhan tersebut terus diupayakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta peluang dukungan dari pihak perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Mohamad Arif, S.STP., M.Si., mengatakan, penambahan armada pengangkut sampah menjadi salah satu kebutuhan yang perlu diperhatikan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Arif, kebutuhan penambahan armada harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang juga menjadi pertimbangan pemerintah daerah.
“Armada kita sebenarnya memang masih butuh penambahan. Tetapi, kita juga masih berupaya menyesuaikan dengan kemampuan daerah,” ujarnya dalam wawancara sebelum Rapat Dengar Pendapat dengan PLN dan Komisi C, di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Palu, (01/09/2026)
Ia menjelaskan, kebutuhan penambahan armada tersebut juga menjadi perhatian Wali Kota Palu. Pemerintah daerah diharapkan dapat mencari skema yang sesuai agar peningkatan pelayanan kebersihan tetap berjalan tanpa mengabaikan kemampuan anggaran.
“Harapannya, ke depan penambahan armada untuk pengangkutan sampah bisa dilakukan dengan skema-skema yang nanti menyesuaikan dengan kondisi keuangan,” jelasnya.
Selain melalui anggaran pemerintah daerah, dukungan dari pihak perusahaan melalui program CSR juga diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan kebersihan.
Dalam upaya tersebut, DPRD Kota Palu bersama sejumlah pihak sebelumnya telah mengusulkan bantuan kepada perusahaan untuk mendukung penambahan armada pengangkut sampah.
Bantuan yang diharapkan sebelumnya berupa kendaraan roda empat. Namun, apabila bantuan yang diberikan berupa kendaraan roda tiga atau jenis kendaraan lainnya, dukungan tersebut tetap diapresiasi sebagai bentuk kepedulian terhadap pelayanan kebersihan kota.
“Kemarin kami bersama teman-teman komisi meminta bantuan dan mengusulkan agar dapat dibantu dalam rangka menjaga kondisi kota, salah satunya melalui penambahan armada pengangkut sampah,” ungkapnya.
Ia menambahkan, bantuan yang diberikan pihak perusahaan tidak selalu dapat ditentukan sesuai keinginan penerima. Karena itu, setiap bantuan yang diberikan perlu disyukuri dan dihargai sebagai bentuk kontribusi terhadap kebutuhan masyarakat.
“Namanya bantuan, kita tidak bisa memilih. Kalau diberikan, alhamdulillah. Paling tidak sudah ada niat baik untuk membantu, tentu kita ucapkan terima kasih,” tuturnya.
Terkait keterbukaan informasi mengenai bantuan CSR, Arif berpandangan bahwa bantuan yang diberikan kepada pemerintah perlu diinformasikan kepada publik agar masyarakat mengetahui bentuk dukungan yang diterima pemerintah daerah.
Menurutnya, informasi tersebut tidak hanya penting bagi lembaga pemerintahan, tetapi juga bagi masyarakat sebagai bagian dari keterbukaan informasi mengenai dukungan pihak swasta terhadap pelayanan publik.
“Bantuan itu sebaiknya diumumkan, bukan hanya kepada DPR, tetapi kepada publik juga disampaikan,” ujarnya.
Ia menilai, penyampaian informasi mengenai bantuan kepada masyarakat dapat membantu memberikan gambaran tentang kontribusi berbagai pihak dalam mendukung program pemerintah daerah.
Dengan kebutuhan armada yang masih perlu ditingkatkan dan keterbatasan kemampuan anggaran, dukungan berbagai pihak diharapkan dapat membantu menunjang pelayanan pengangkutan sampah di Kota Palu.
Penambahan armada melalui berbagai skema pembiayaan, termasuk kemungkinan dukungan CSR, diharapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan kemampuan keuangan daerah sehingga pelayanan kebersihan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan. (tha)
