PALU,trustednews.id– Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kota Palu Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng), Jalan Sam Ratulangi, Palu, Senin (25/8/2025). Aksi yang dimulai sejak pukul 11.30 WITA ini berlangsung ricuh hingga sore hari.
Massa yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat itu menuntut evaluasi terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat. Koordinator lapangan, Ozi, menyebutkan isu sentral aksi adalah “Evaluasi Kebijakan Kontroversial Pemerintah”.
“Ada tuntutan lokal maupun nasional yang kami bawa. Intinya, kami meminta kebijakan yang merugikan rakyat segera dicabut, dan aparat jangan menghalangi massa bertemu langsung dengan anggota DPRD Sulteng,” tegas Ozi di sela aksi.
Adapun tuntutan massa di tingkat daerah, yakni:
- Pembatalan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Palu.
- Evaluasi pajak 10 persen untuk warung makanan kecil.
Sementara untuk isu nasional dan turunan, massa menyoroti 10 poin, di antaranya:
1. Menolak RKUHP.
2. Menuntut pembubaran DPR RI.
3. Evaluasi seluruh izin tambang di Sulteng.
4. Evaluasi alih fungsi lahan ke pertambangan.
5. Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset.
6. Menolak penulisan ulang sejarah Indonesia.
7. Menagih realisasi 19 juta janji lapangan kerja.
8. Menuntut jaminan sosial bagi perempuan dan anak.
9. Mendesak kenaikan gaji buruh dan guru.
10. Evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sekitar pukul 15.00 WITA, ketegangan pecah saat massa memaksa masuk ke gedung dewan. Mereka menolak tawaran hanya 50 perwakilan yang diperbolehkan bertemu anggota DPRD. Dorong-dorongan dengan aparat pun tak terhindarkan hingga delapan pagar gedung DPRD roboh.
Aparat kepolisian kemudian menembakkan air dari water cannon untuk membubarkan massa. Meski tidak ada laporan korban jiwa maupun luka, kerusakan terjadi pada pagar gedung DPRD di beberapa titik.
