PALU, Trustednews.id – Wakil Ketua I DPRD Kota Palu, Muhlis U. Aca, S.Sos, kembali turun langsung menemui masyarakat dalam kegiatan penjaringan aspirasi atau reses Caturwulan II Masa Persidangan Tahun 2026, masa jabatan 2024–2029.
Kegiatan tersebut berlangsung di Jalan Anggur, Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, (24/08/2026).
Reses ini merupakan bagian dari kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Palu III yang meliputi Kecamatan Palu Selatan dan Kecamatan Tatanga.
Dalam pertemuan tersebut, Muhlis U. Aca didampingi sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya dari Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum (PU) serta Azein Kusumadewi,S.M dari Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu.
Kegiatan reses dikoordinasikan oleh Mardiyah dan Mamnun serta didampingi oleh Rifki dan Putri.
Muhlis mengatakan, kegiatan reses menjadi momentum penting bagi anggota DPRD untuk kembali ke daerah pemilihan dan mendengarkan secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Menurutnya, aspirasi warga perlu didengar secara langsung agar persoalan yang berkembang di lingkungan masyarakat dapat diketahui dan diperjuangkan sesuai dengan kewenangan pemerintah.
“Intinya, reses ini merupakan kesempatan bagi kami untuk kembali ke daerah pemilihan dan mendengarkan secara langsung apa yang menjadi keluhan dan kebutuhan masyarakat,” ujar Muhlis di hadapan warga.
Ia sengaja menghadirkan sejumlah OPD terkait agar persoalan yang disampaikan masyarakat dapat memperoleh penjelasan langsung sesuai dengan bidang dan kewenangan masing-masing.
“Kalau berkaitan dengan infrastruktur, tentu ada dinas teknis yang menangani. Begitu pula persoalan bantuan sosial dan pengembangan UMKM. Karena itu, kami menghadirkan OPD agar masyarakat bisa mendapatkan penjelasan secara langsung,” katanya.
Dalam dialog bersama warga, sejumlah persoalan mencuat. Aspirasi masyarakat didominasi kebutuhan pembangunan dan perbaikan infrastruktur lingkungan, terutama jalan lorong serta sarana air bersih.
Ketua RT 1 RW 1 Jalan Bambu, Anton, menyampaikan permohonan perbaikan jalan lorong sepanjang kurang lebih 30 meter dengan lebar sekitar tiga meter.
Menurutnya, kondisi jalan tersebut perlu mendapat penanganan, terutama setelah wilayah tersebut terdampak banjir.
Warga berharap jalan lingkungan tersebut dapat dibangun menggunakan rabat beton agar lebih kuat dan mampu bertahan terhadap kondisi lingkungan.
Selain persoalan jalan, warga juga menyampaikan kebutuhan perbaikan sarana mata air yang selama ini digunakan masyarakat sebagai sumber air bersih.
Menanggapi aspirasi tersebut, Muhlis memastikan berbagai usulan yang telah disampaikan masyarakat akan dicatat dan terus dikawal.
Ia menjelaskan, sejumlah usulan yang telah ditinjau oleh instansi terkait akan diproses melalui mekanisme perencanaan pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing OPD.
“Yang sudah ditinjau tentu akan terus kita kontrol. Namun, semua tetap harus melalui mekanisme perencanaan dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran,” jelasnya.
Aspirasi serupa juga disampaikan warga RT 3 RW 1 Jalan Bambu yang meminta pembangunan kembali sarana air bersih.
Menurut warga, fasilitas yang sebelumnya dimanfaatkan masyarakat mengalami kerusakan setelah tertimpa pohon tumbang.
Sarana tersebut dinilai penting karena menjadi salah satu sumber air yang digunakan masyarakat, termasuk pascabencana gempa yang pernah melanda Kota Palu.
Tidak hanya persoalan infrastruktur, warga juga memanfaatkan kegiatan reses tersebut untuk menyampaikan keluhan terkait bantuan pendidikan dan bantuan sosial.
Seorang warga mengaku anaknya belum pernah menerima bantuan pendidikan, baik saat menempuh pendidikan dasar maupun menengah.
Menanggapi hal itu, perwakilan Dinas Sosial menjelaskan bahwa bantuan pendidikan memiliki mekanisme dan jalur pengusulan yang berbeda.
Untuk Program Indonesia Pintar (PIP), masyarakat diminta berkoordinasi dengan pihak sekolah. Sementara untuk bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako, masyarakat dapat melakukan pengecekan data melalui operator di kantor kelurahan.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah keluhan sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang namanya terdeteksi dalam sistem terkait aktivitas judi online.
Seorang warga mengaku dirinya dan anggota keluarganya tidak pernah melakukan aktivitas tersebut, namun namanya tercatat dalam sistem sehingga dikhawatirkan berdampak terhadap status penerimaan bantuan.
Lurah Boyaoge menjelaskan, persoalan serupa dialami puluhan warga di wilayahnya.
Menurutnya, terdapat sekitar 64 warga Kelurahan Boyaoge yang mengalami persoalan serupa dan telah mengajukan sanggahan.
Pihak kelurahan bersama pendamping sosial telah membantu masyarakat melakukan proses sanggahan secara kolektif untuk selanjutnya disampaikan kepada instansi terkait.
Muhlis menegaskan pentingnya masyarakat mendapatkan informasi yang benar mengenai mekanisme dan persyaratan penerimaan bantuan pemerintah.
Menurutnya, aturan penyaluran bantuan saat ini semakin ketat agar bantuan benar-benar diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang memenuhi kriteria.
Ia juga mendorong masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil, agar tidak ragu menyampaikan kebutuhan pengembangan usaha melalui pemerintah kelurahan maupun OPD terkait.
Menurut Muhlis, berbagai program pemerintah, termasuk bantuan peralatan dan pengembangan UMKM, dapat dimanfaatkan masyarakat sepanjang memenuhi persyaratan dan mekanisme yang telah ditetapkan.
Di akhir kegiatan, masyarakat yang belum sempat menyampaikan aspirasi secara langsung diminta untuk menuliskan usulan dan keluhan pada lembar aspirasi yang telah disediakan.
Muhlis meminta warga mencantumkan identitas dan nomor kontak agar aspirasi yang membutuhkan peninjauan lapangan dapat ditindaklanjuti bersama OPD terkait.
Reses tersebut diharapkan tidak hanya menjadi forum penyampaian keluhan, tetapi juga menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat, DPRD, pemerintah kelurahan, dan perangkat daerah dalam mencari solusi atas berbagai persoalan warga. (tha)
