PALU, trustednews.id — Anggota Legislatif Kota Palu dari Partai Demokrat, Abdurahim Nasar Al Amri, menyoroti ketidaksinkronan anggaran pada Dinas Perhubungan, khususnya terkait pengelolaan Bus Trans Palu, dalam rapat paripurna DPRD Kota Palu di ruang Sidang Utama DPRD Kota PaluJl. Dr. Moh. Hatta No. 14 Palu,(19/02).
Dalam penyampaiannya, Abdurahim mengungkapkan adanya perbedaan signifikan antara anggaran yang telah disepakati Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kota Palu.
Ia menjelaskan, DPRD sebelumnya telah menyepakati anggaran operasional Bus Trans Palu sebesar Rp8,5 miliar untuk sembilan bulan pada tahun berjalan. Namun, dalam rapat kerja Komisi C bersama mitra Dinas Perhubungan, ditemukan anggaran yang tercantum dalam DPA justru mencapai Rp10,9 miliar untuk enam bulan.
“Jika dihitung dalam setahun, anggarannya justru kembali seperti tahun lalu, sekitar Rp22 miliar. Ini menjadi pertanyaan besar, karena APBD sudah diketuk dan ditandatangani, tapi realisasi anggarannya berbeda,” tegas Abdurahim.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi membahayakan pimpinan dan anggota Banggar DPRD karena dapat menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Ia menilai, setiap perubahan anggaran seharusnya melalui mekanisme resmi dan tidak bertentangan dengan hasil pembahasan Banggar.
Abdurahim juga mempertanyakan urgensi pengalokasian anggaran besar untuk Bus Trans Palu, sementara masih banyak persoalan mendesak di masyarakat, seperti warga hunian sementara (huntara) yang belum mendapatkan hunian tetap (huntap).
“Kalau manfaatnya tidak jelas, kenapa kita harus menghabiskan anggaran besar? Apalagi masih banyak saudara kita yang belum mendapatkan hunian layak,” ujarnya.
Selain itu, ia kembali mengusulkan agar layanan Bus Trans Palu digratiskan sepenuhnya kepada masyarakat, mengingat pembiayaannya bersumber dari APBD. Ia juga mempertanyakan kebijakan tarif Rp5.000 yang dinilai tidak sejalan dengan semangat pelayanan publik.
Dalam rapat tersebut, Abdurahim turut meminta pimpinan DPRD untuk memanggil Dinas Pekerjaan Umum (PU) guna mengevaluasi sejumlah proyek fisik yang belum rampung meski tahun anggaran telah berjalan hingga mendekati Maret.
“Jangan kita hanya fokus pada pembangunan simbolik seperti patung atau ornamen kota, sementara banyak proyek penting, termasuk rumah ibadah, belum selesai,” pungkasnya.(tha)
