PALU, Trustednews.id – Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, S.E., menerima audiensi perwakilan buruh di Rumah Jabatan Wali Kota, Kamis (30/4/2026).
Pertemuan berlangsung alot namun konstruktif, membahas kebijakan pelarangan mobil kontainer masuk wilayah kota.
Para buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Transportasi Container Sulawesi Tengah (SBTCST), Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), dan sejumlah organisasi lainnya menyampaikan sejumlah catatan kritis. Mereka mengapresiasi niat pemerintah menata lalu lintas dan keselamatan, namun menilai kebijakan tersebut belum mempertimbangkan secara utuh kondisi di lapangan.
Salah satu keluhan utama adalah keberadaan tenda dan aktivitas masyarakat di badan jalan sejumlah ruas protokol. Menurut buruh, hal itu justru lebih menghambat distribusi dan mobilitas kendaraan dibandingkan operasional kontainer yang sudah diatur.
Menanggapi itu, Wali Kota Hadianto Rasyid menegaskan komitmennya untuk menertibkan segala bentuk hambatan di jalan.
“Prinsipnya, segala hal yang berpotensi menjadi kendala dan menghambat akan kita tertibkan terlebih dahulu. Tidak boleh lagi ada pemanfaatan ruang-ruang jalan untuk kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas,” tegasnya.
Orang nomor satu di Palu itu juga menyoroti soal distribusi BBM serta kondisi jalan rusak di wilayah Mantikulore. Ia memastikan semua akan dibenahi sebelum kebijakan pelarangan kontainer diterapkan secara menyeluruh.
“Kita tidak ingin penerapan aturan justru menimbulkan hambatan baru di lapangan. Oleh karena itu, semua hal pendukung akan kita benahi terlebih dahulu,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemkot Palu akan menggelar rapat koordinasi lintas perangkat daerah. Hasil rapat nanti akan disampaikan langsung kepada perwakilan buruh melalui dinas terkait.
Audiensi ini diharapkan menjadi ruang dialog berkelanjutan antara pemerintah dan pekerja. Tujuannya, memastikan kebijakan berjalan efektif tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat luas.*(ril)
