PALU, Trustednews.id — Pengalaman belajar di tingkat internasional menjadi momentum bagi Mutmainah Korona, politisi Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Palu, untuk memperdalam pemahaman tentang integritas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Mutmainah merupakan salah satu dari 24 peserta asal Indonesia yang terpilih mengikuti Australia Awards Short Course bertema Promoting Leadership for Transparency and Accountability in the Public Sector atau Promosi Kepemimpinan untuk Transparansi dan Akuntabilitas di Sektor Publik.
Ia terpilih setelah mengikuti proses seleksi yang diikuti sekitar 900 pendaftar dari Indonesia.
Program beasiswa Pemerintah Australia tersebut berlangsung dalam rangkaian kegiatan selama kurang lebih enam bulan. Peserta mengikuti tahapan pre-course di Jakarta, sesi mentoring melalui Zoom, pembelajaran di Asia-Pacific Integrity School di Griffith University Brisbane, konsultasi dan kunjungan belajar di Canberra, praktik project award selama tiga bulan, hingga post-course dan evaluasi.
Salah satu tahapan penting dalam program tersebut adalah pembelajaran di Asia-Pacific Integrity School, Griffith University, Brisbane, yang berlangsung pada 30 Agustus hingga 5 September 2026.
Kegiatan itu mempertemukan peserta dari sejumlah negara, di antaranya Papua Nugini, Tonga, Filipina, India dan Fiji.
Bagi Mutmainah, pertemuan lintas negara tersebut memberikan pengalaman berharga karena peserta dapat saling berbagi praktik, tantangan dan pengalaman dalam membangun pemerintahan yang transparan serta berintegritas.
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pembelajaran tersebut adalah pentingnya keberadaan institusi negara sebagai bagian dari sistem integritas nasional.
Menurut Mutmainah, institusi negara tidak boleh bergantung pada sosok yang sedang memimpin. Sistem, budaya dan nilai integritas harus tetap berjalan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan maupun pemerintahan.
“Institusi negara jangan bergantung pada siapa yang sedang memimpin. Budaya dan nilai integritas harus tetap hidup meskipun kepemimpinan dan pemerintahan berganti,” ujar Mutmainah.
Mutmainah mengatakan, salah satu pembelajaran terpenting yang diperolehnya di Asia-Pacific Integrity School adalah bagaimana menerjemahkan prinsip-prinsip integritas ke dalam praktik sehari-hari.
Menurutnya, tantangan tersebut sangat relevan untuk diterapkan di tingkat pemerintah daerah, termasuk Kota Palu.
Pemerintah daerah telah memiliki berbagai regulasi dan kerangka kelembagaan untuk mendukung tata kelola pemerintahan. Namun, keberadaan aturan tersebut perlu diikuti dengan implementasi yang mudah dipahami, transparan dan membuka ruang partisipasi masyarakat.
“Pembelajaran terbaik dari kelas ini adalah bagaimana menerjemahkan prinsip-prinsip integritas menjadi praktik sehari-hari, khususnya di tingkat pemerintah daerah. Kita sudah memiliki regulasi dan kerangka kelembagaan, tetapi kita perlu membuatnya lebih praktis, transparan dan inklusif,” katanya.
Bagi Mutmainah, tata kelola pemerintahan yang baik tidak cukup hanya dibangun melalui kebijakan dan regulasi. Partisipasi masyarakat juga menjadi bagian penting dalam memastikan pemerintahan berjalan sesuai kepentingan publik.
Karena itu, ruang partisipasi publik perlu terus diperkuat agar masyarakat dapat ikut menyampaikan aspirasi, mengawasi kebijakan dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.
Mutmainah juga menilai partisipasi publik harus bersifat inklusif. Perempuan, generasi muda, penyandang disabilitas dan kelompok rentan perlu mendapatkan ruang yang lebih besar dalam proses tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, keterlibatan kelompok tersebut bukan sekadar memenuhi prinsip keterwakilan, tetapi juga memperkaya perspektif dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan publik.
“Selain itu, peluang untuk memperkuat partisipasi publik, sehingga masyarakat—khususnya perempuan, generasi muda, penyandang disabilitas dan kelompok rentandapat ikut mengawasi dan berkontribusi terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” ujarnya.
Bagi Mutmainah, Australia Awards Short Course bukan sekadar kesempatan mengikuti pembelajaran di luar negeri. Pengalaman tersebut menjadi ruang untuk memperluas perspektif dan melihat bagaimana prinsip integritas dapat diterapkan dalam konteks pemerintahan yang berbeda.
Pengetahuan yang diperoleh diharapkan tidak berhenti sebagai pengalaman pribadi, tetapi dapat diterjemahkan menjadi gagasan dan kontribusi bagi Kota Palu.
Sebagai anggota DPRD Kota Palu, pengalaman tersebut juga menjadi bekal untuk memperkuat fungsi representasi, pengawasan dan penyampaian aspirasi masyarakat.
Lebih jauh, Mutmainah ingin mendorong pemahaman bahwa membangun pemerintahan yang berintegritas bukan hanya menjadi tugas pemerintah, DPRD atau lembaga negara.
Warga dapat berkontribusi melalui keberanian menyampaikan aspirasi, mengawasi pelayanan publik, memahami kebijakan pemerintah serta ikut memberikan gagasan untuk pembangunan daerah.
Pengalaman Mutmainah di Brisbane menjadi pengingat bahwa tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memimpin. (tha/*)
