PALU, Trustednews.id– Ketua Satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Provinsi Sulawesi Tengah, Erick Robert Agan, S.H., mengajak organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan untuk memperkuat peran dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
Menurut Erick, organisasi tidak cukup hanya menjalankan konsolidasi, diskusi, kritik, maupun kegiatan seremonial. Lebih dari itu, organisasi perlu menghadirkan program konkret yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan membuka peluang ekonomi.
Ia mengatakan, gagasan tersebut akan didorong kepada seluruh jajaran pengurus SAPMA Pemuda Pancasila di Sulawesi Tengah agar gerakan organisasi semakin dekat dengan persoalan masyarakat.
“Alhamdulillah, hari ini SAPMA Pemuda Pancasila akan mendorong gagasan ini kepada seluruh jajaran pengurus di daerah. Kita ingin gerakan organisasi semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat, lebih produktif, dan mampu menghadirkan manfaat nyata,” ujar Erick dalam keterangan persnya.
Erick menilai, penguatan ekonomi keluarga memiliki keterkaitan erat dengan berbagai aspek kehidupan, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, hingga kemampuan masyarakat mengembangkan potensi diri.
Karena itu, upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk organisasi pemuda yang memiliki jaringan dan potensi untuk menggerakkan kegiatan sosial maupun ekonomi produktif.
Salah satu bentuk kepedulian yang dijalankan SAPMA Pemuda Pancasila Sulawesi Tengah adalah program pemberian makanan gratis melalui “SAPMA SULTENG POINT” yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Kota Palu.
Kolaborasi ini menjadi salah satu cara organisasi menghadirkan kegiatan sosial sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat.
Bagi Erick, program tersebut tidak hanya berorientasi pada pemberian makanan kepada masyarakat, tetapi juga menunjukkan bahwa keterampilan warga dapat dilibatkan dalam kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar.
Ia berharap semangat kolaborasi itu dapat dikembangkan ke program yang lebih luas, seperti pemberdayaan usaha rakyat, pelatihan keterampilan sesuai potensi daerah, peningkatan kemampuan kerja, pengembangan produk lokal, serta perluasan akses pemasaran bagi usaha masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, dukungan pemerintah daerah dinilai penting agar berbagai potensi ekonomi yang dimiliki masyarakat dapat berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas.
Erick juga mengajak organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan membangun kerja sama dengan pelaku usaha, komunitas warga, serta pemerintah untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah.
Menurutnya, setiap organisasi memiliki karakter, jaringan, dan kemampuan yang berbeda. Karena itu, program yang dijalankan tidak harus seragam, tetapi perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing.
Bentuk kolaborasi dapat dimulai dari langkah sederhana, antara lain mendukung produk lokal, membantu pemasaran usaha masyarakat, membangun jaringan kewirausahaan pemuda, hingga mengembangkan kegiatan sosial yang dapat ditingkatkan menjadi program pemberdayaan ekonomi.
“Boleh berbeda organisasi, berbeda pandangan, dan berbeda cara bergerak. Tetapi dalam urusan kemajuan ekonomi rakyat, kita harus mampu menemukan ruang untuk bekerja bersama. Organisasi harus hadir sebagai bagian dari solusi,” tegasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan organisasi semestinya tidak hanya dilihat dari besarnya struktur kepengurusan atau banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga dari manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
Program sosial, seperti SAPMA SULTENG POINT, diharapkan dapat menjadi pintu masuk untuk memperkuat kedekatan organisasi dengan warga sekaligus menumbuhkan semangat gotong royong dan pemberdayaan.
Erick berharap seluruh pengurus SAPMA Pemuda Pancasila di tingkat kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah dapat menerjemahkan gagasan penguatan ekonomi kerakyatan ke dalam program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Ia menekankan, gerakan pemberdayaan tidak harus menunggu seluruh persoalan terselesaikan. Organisasi dapat memulainya dari kemampuan yang tersedia, melibatkan masyarakat, serta membangun kemitraan secara bertahap dan berkelanjutan.
“Kita tidak harus menunggu semua persoalan selesai untuk mulai bergerak. Mulailah dari apa yang bisa kita lakukan, libatkan masyarakat, bangun kolaborasi, dan pastikan kehadiran organisasi benar-benar membawa manfaat,” ungkap Erick.
Ia berpandangan, kemajuan ekonomi rakyat merupakan kepentingan bersama yang membutuhkan partisipasi berbagai elemen, bukan hanya pemerintah dan pelaku usaha, tetapi juga organisasi kepemudaan serta masyarakat luas.
Melalui gerakan sosial dan pemberdayaan yang berkelanjutan, organisasi diharapkan tidak sekadar menyuarakan perubahan, tetapi turut mengambil bagian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (irh/*)
